Sabtu, 2-3 April 2016 perhelatan besar yang digelar MUI propinsi Bali setelah berhasil menyelenggarakan Musda MUI pada tahun lalu, kini mempertaruhkan eksistensi MUI lima tahun kedepan untuk umat Islam di Bali khususnya. Rakerda kali ini sangat berbeda pelaksanaan sebelumnya. Selain pesertanya relatif merata baik ormas maupun pengurusnya sendiri dari berbagai unsur. Kaum intektual muda cendekiawan, ularna maupun para ustadz turut mewamai kepengurusan periode ke dua H. Taufik As’adi.
Adapun bahasan rapat kerja kali ini agak berat, selain dinamika umat tantangan kedepan juga variable, baik dari intern sendiri maupun exterent. Pelaksanaan Raker sendiri terasa hidup setiap paparan, dan interaktif dari peserta cukup dinamis. Rakerda dibuka secara resmi oleh Kepala Kesbanglinmas, Pol mewakili Gubemur Bali sempat memberikan pesan dan masukan kepada pengurus MUI, agar keberadaan umat Islam di Bali mempunyai kontribusi yang positif serta waspada dari segala ha! penyimpangan yang akan menodai umat sendiri dan lebih jauh diminta selalu koordinatif dengan instansi terkait. Karena Bali adalah milik bersama, sebelum membahas sidang-sidang komisi.
Hari pertama diisi oleh beberapa tokoh untuk masukan dan pembekalan pengurus antara lain,H.Hasan Alimisi dan karakter MUI sejak awal hingga kini adapun H.Roichan Muchlis memberikan wawasan ke MUI-an. Sedangkan dari Pemerintah Daerah memberikan materi tata cara keprotokoler, kependudukan. Hari kedua diisi oleh DR. Amirsyah Tambunan, selaku wakil DPP.
MUI menyampaikan masalah yang terhangat yaitu transgender/LGBT dan Narkoba. Karena hal tersebut sesungguhnya rentan dengan kebobrokan moral bangsa senada apa yang disampaikan oleh Kepala Kesbang Prov. Bali. Acara terakhir penyampaian hasil sidang komisi, LPPOM-MUI, pimpinan harian dan Dewan Pertimbangan, keseluruhan dirangkum menjadi program kerja yang harus di realisasi oleh pengurus MUI provinsi Bali secara tepat guna dan hasil guna membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradap.
